tulisan pkn 5

Angket Pajak Demi Nama Baik Ical : Untuk Menghindari Fitnah Partai Golkar tidak akan mundur memperjuangkan penggunaan hak angket Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelidiki kasus mafia pajak. Penyelidikan secara politis diperlukan untuk membersihkan nama partai Golkar, sekaligus membersihkan negara dari mafia pajak. Seperti dikatakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Priyo Budi Santoso, selama ini partainya menjadi sasaran tembak dalam kasus mafia pajak. Nama Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie serinng kali dilibatkan dengan Gayus HP Tambunan yang diduga masuk dalam jaringan mafia pajak. Oleh karena itu Partai Golkar ingin menunjukkan bahwa partainya bersih, tidak terkait kasus mafia pajak. Lebih jauh, penggunaan hak angket diperlukan untuk membersihkan negara dari jaringan mafia pajak. Jadi, siapa yang harus mendukung penyelidikan secara politik oleh Dewan Perwwakilan Rakyat (DPR). Sampai saat ini sejumlah fraksi di DPR, terutama yang tergabung dalam koalisi partai mendukung pemerintah, memang belum menentukan sikapatas usulan pembentukan pansus angket mafia pajak. Salah satunya, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Sementara itu Fraksi Partai Demokrat tetap menolak penggunaan hak angket untuk mafia pajak. Fraksi Partai Demokrat mendorong penyelesaian kasus mafia pajak dilakukan oleh aparat penegak hukum. Namun Priyo menyakini bahwa Partai Demokrat akan luluh dan setuju pada waktunya. Sebelum memimpin rapat Aburizal Bakrie menegaskan bahwa partainya tidak akan mumdur dalam memberikan dukungan atas penggunaan hak angket DPR untuk memberantas mafia pajak. Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hatta Rajasa yang ditemui di istana negara menyatakan pihaknya lebih setuju jika panitia kerja DPR tentang Pemberantasan Mafia Pajak diberi kesempatan menuntaskan pekerjaannya terlebih dahulu. Juru bicara komisi pemberantasan komisi mengatakan bahwa KPK kini tengah mendalami data perusahaan-perusahaan yang ditangani Gayus Tambunan. Sumber : kompas